GEREJA DAN POLITIK DI INDONESIA: ANTARA SUARA KENABIAN, SALIB, DAN TANGGUNG JAWAB KEBANGSAAN

Oleh : Pdt. Prof. Dr. Daniel Ronda, Th.M.

Pendahuluan

Harus diakui Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada beberapa kali di Bulan Oktober 2026 memperlihatkan meningkatnya keresahan terhadap sejumlah kebijakan dan persoalan publik pemerintah. Masalahnya cukup beragam, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), persoalan anggaran, hingga penegakan hukum dan keadilan sosial. Aksi demonstrasi yang berpuncak pada 28 Oktober 2026 di Jakarta dan sejumlah kota lainnya menjadi salah satu ekspresi kegelisahan tersebut.

Di tengah demonstrasi tersebut, perhatian publik dan dikusi hangat di media sosial tertuju pada sebuah salib merah berukuran sekitar lima meter yang dibawa oleh anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Kehadiran simbol ini menimbulkan beragam respons. Ada melihatnya sebagai ekspresi keberanian iman dan solidaritas terhadap korban ketidakadilan. Sementara sebagian lainnya mempertanyakan kepantasan membawa simbol agama ke dalam demonstrasi politik.

Perdebatan ini sesungguhnya membuka pertanyaan teologis yang lebih mendasar yaitu bagaimana seharusnya gereja dan orang Kristen bersikap ketika bangsa sedang menghadapi berbagai persoalan sosial, politik, dan lingkungan? Apakah gereja harus menjaga jarak dari politik, atau justru memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan? Menurut penulis, gereja tidak boleh mengasingkan diri dari persoalan bangsa. Tetapi keterlibatannya harus berakar pada Injil, bukan pada kepentingan kekuasaan atau menjadi partisan politik, apalagi menjadi buzzer (pendengung) yang dibayar.

1. Salib dan tanggung jawab terhadap penderitaan manusia

Salib merupakan simbol sentral iman Kristen. Salib mengingatkan kita pada penderitaan, pengorbanan, kasih, pengampunan, dan solidaritas Allah terhadap manusia. Karena itu salib tidak boleh direduksi menjadi sebuah atribut demonstrasi atau simbol perlawanan politik dengan memakai simbol agama. Banyak yang tidak tahu bahwa salib merah yang dibawa PMKRI dalam demonstrasi 28 Oktober 2026 memiliki konteks khusus. Simbol tersebut diinspirasi oleh perjuangan masyarakat adat Awyu di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah ulayat dan hutan mereka dari ancaman ekspansi perkebunan atas nama Proyes Stretegis Nasional (PSN). Dalam tradisi perjuangan masyarakat adat tersebut, salib merah mempunyai makna keagamaan sekaligus kultural sebagai penanda wilayah adat dan simbol perlawanan damai.

Dengan demikian, kehadiran salib dalam demonstrasi tersebut perlu dipahami dalam konteks solidaritas terhadap masyarakat adat dan perjuangan mempertahankan ruang hidup mereka, bukan upaya membawa agama ke dalam politik partisan.

Namun demikian, pertanyaan kritis tetap perlu diajukan, apakah penggunaan simbol salib dalam ruang publik politik selalu tepat? Menurut penulis, simbol iman harus digunakan dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap makna teologisnya. Salib tidak boleh dipakai untuk mengintimidasi kelompok lain, membangun superioritas agama, atau membenarkan kebencian politik. Sebaliknya, salib seharusnya mengingatkan gereja untuk berdiri bersama mereka yang menderita dan mengalami ketidakadilan.

2. Gereja tidak boleh menjadi penonton ketidakadilan

Alkitab tidak mengajarkan gereja untuk mengisolasi diri dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yeremia 29:7 memanggil umat Allah untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka berada. Mikha 6:8 menegaskan panggilan untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Demikian pula, Yesus dalam Lukas 4:18-19 menyatakan misi-Nya untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan mereka yang tertindas, dan menghadirkan pembaharuan. Ini menunjukkan bahwa Injil mempunyai dimensi holistik yaitu spiritual sekaligus sosial.

Pemikiran Dietrich Bonhoeffer juga relevan. Dalam refleksinya mengenai tanggung jawab gereja di tengah kekuasaan yang tidak adil, ia menegaskan bahwa gereja tidak cukup hanya merawat korban, tetapi harus berani mempertanyakan kekuasaan yang menghasilkan ketidakadilan.

Oleh karena itu, gereja tidak boleh diam ketika terjadi kerusakan lingkungan, eksploitasi masyarakat adat, korupsi, ketimpangan ekonomi, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Gereja mempunyai panggilan kenabian (prophetic witness) untuk menyuarakan kebenaran, sekalipun suara tersebut tidak selalu menyenangkan pemerintah atau kelompok yang berkuasa.

3. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara

Dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dijamin konstitusi sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai koridor hukum. Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah sebuah tindakan anti-pemerintah, melainkan bagian dari mekanisme kontrol publik.

Persoalan karhutla di Kalimantan, Sumatera, dan Papua bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih, perlindungan kesehatan, keberlangsungan keanekaragaman hayati, dan keadilan ekologis. Demikian pula, program MBG dan Kopdes perlu dinilai berdasarkan tujuan, efektivitas, transparansi anggaran, kualitas pelaksanaan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Gereja tidak harus secara otomatis mendukung ataupun menolak program pemerintah. Gereja perlu mengembangkan sikap kritis berdasarkan data, pertimbangan etis, dan kepentingan publik. Di sinilah pentingnya membedakan antara kritik konstruktif dan oposisi partisan. Gereja tidak dipanggil untuk menjadi musuh pemerintah, tetapi juga tidak boleh menjadi pembela kekuasaan tanpa sikap kritis. Pemerintah yang dipimpin orang beragama apapun, harus dapat dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab terhadap rakyat.

4. Gereja dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural

Indonesia memang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sekaligus plural di mana juga ada berbagai agama dan suku. Karena itu, keterlibatan politik gereja harus mempertimbangkan realitas masyarakat yang plural dan komitmen kebangsaan berdasarkan Pancasila. Gereja tidak boleh membangun politik identitas yang mempertentangkan umat Kristen dengan umat beragama lainnya. Perjuangan untuk keadilan, kebebasan beragama, perlindungan lingkungan (baca: hutan, dll.), dan kesejahteraan masyarakat bukanlah kepentingan eksklusif orang Kristen, melainkan kepentingan bersama seluruh warga negara.

Gereja perlu membangun dialog dan kerja sama dengan berbagai kelompok agama, termasuk organisasi-organisasi dari semua organisasi keagamaan, dalam menghadapi persoalan kemanusiaan dan kebangsaan. Kita dapat berbeda dalam keyakinan teologis, tetapi bekerja bersama untuk mengatasi kemiskinan, korupsi, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan.

Pada saat yang sama, gereja harus berani menyuarakan kebebasan beragama dan kesetaraan warga negara ketika terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Perjuangan tersebut harus dilakukan bukan hanya untuk melindungi umat Kristen, tetapi juga untuk menjamin hak semua kelompok agama dan kepercayaan.

5. Gereja harus menjaga independensi dan suara kenabiannya

Salah satu bahaya terbesar dalam hubungan gereja dan politik adalah ketika gereja terlalu dekat dengan kekuasaan sehingga kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Akses kepada pejabat, jabatan politik, dan fasilitas pemerintah tidak boleh dibayar dengan hilangnya integritas moral gereja. Dalam pemilu misalnya, gereja juga harus berhati-hati agar tidak menggunakan mimbar untuk memaksakan pilihan politik tertentu kepada jemaat. Tugas gereja bukan menentukan siapa yang harus dipilih jemaat, melainkan membentuk hati nurani yang kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Gereja perlu mengembangkan pendidikan politik yang sehat, mendorong partisipasi warga negara, mendukung advokasi kebijakan publik, dan mempersiapkan pemimpin Kristen yang mampu melayani dalam pemerintahan dengan integritas. Dengan begitu gereja dapat menjalankan fungsi kenabiannya tanpa berubah menjadi kendaraan politik praktis dari para politisi.

Penutup: Salib, suara kenabian, dan masa depan bangsa

Bangsa Indonesia membutuhkan gereja yang tidak hanya sibuk dengan persoalan internalnya, tetapi yang mempunyai kepedulian terhadap penderitaan masyarakat dan masa depan bangsa. Gereja tidak dipanggil untuk menguasai pemerintahan atau negara, tetapi juga tidak boleh menjadi penonton ketika kekuasaan menghasilkan ketidakadilan.

Kita perlu mengingat bahwa salib bukan simbol kemenangan politik suatu kelompok atas kelompok lainnya. Salib adalah kesaksian tentang kasih Allah yang rela berkorban bagi dunia. Karena itu, salib seharusnya mendorong gereja untuk hadir bersama mereka yang menderita, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan membangun perdamaian.

Gereja yang setia kepada Kristus tidak boleh kehilangan suara kenabiannya demi kedekatan dengan kekuasaan. Namun suara kenabian itu juga harus disampaikan dengan kasih, kebijaksanaan, integritas, dan tanggung jawab kebangsaan. Indonesia membutuhkan gereja yang berani menyuarakan kebenaran, bekerja sama melampaui perbedaan, dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat. Dan gereja harus bekerja bersama dengan semua umat di Indonesia.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah gereja boleh membawa salib ke jalan demonstrasi, melainkan apakah gereja sungguh-sungguh bersedia memikul makna salib, di mana kita siap hadir, berkorban, dan berdiri bersama mereka yang mengalami penderitaan dan ketidakadilan. Salib harus menjadi identitas yang dihidupi oleh gereja dalam menjalankan panggilannya di tengah bangsa.