• Kompleks Green Ville Blok AW/57 RT 07 RW 014, Kel. Kepa Duri, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11510

PGLII EVALUASI CAPAIAN PROGRAM KERJA 2026, PERKUAT TATA KELOLA ORGANISASI, DAN SIAPKAN AGENDA PELAYANAN 2027

 

TANGERANG – Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) menggelar Rapat Pengurus Pusat (PP) bersama Majelis Pertimbangan (Maper) pada Sabtu, 14 November 2026, pukul 10.00–17.00 WIB, bertempat di Gedung HOPES Lantai 5, Jalan Puri Permata, Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Rapat tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2026, pembahasan dinamika organisasi, serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan PGLII ke depan.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari pemilik Gedung HOPES sekaligus Gembala Sidang, Pdt. Sukirno Tarjadi. Selanjutnya, Ketua Umum PP PGLII, Pdt. Tommy O. Lengkong, M.Th., menyampaikan sambutan sekaligus membuka rapat. Sementara itu, Sekretaris Umum PGLII, Pdt. Prof. Dr. Daniel Ronda, Th.M., mengikuti rapat secara daring melalui Zoom.

Sebelum memasuki agenda pembahasan, kegiatan diawali dengan pujian yang dipimpin oleh Ashiong P. Munthe dari bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian firman Tuhan oleh Pdt. Yordan Panggabean, S.Sos., M.Si. (Han).

Rapat dipimpin oleh Ketua Umum PGLII, Pdt. Tommy O. Lengkong, M.Th., dengan didampingi Sekretaris II, Pdt. Yordan Panggabean, S.Sos., M.Si. (Han). Sejumlah pengurus dan anggota komisi mengikuti rapat secara langsung maupun melalui Zoom. Kehadiran secara daring memungkinkan para pengurus yang berada di luar lokasi tetap berpartisipasi dalam pembahasan agenda organisasi.

 

Ketua Umum Paparkan Capaian Program Kerja Tahun 2026

Dalam arahannya, Ketua Umum PGLII mengajak seluruh pengurus untuk kembali berfokus pada pencapaian tujuan bersama sesuai dengan visi kepengurusan periode 2025–2029, yaitu “Terwujudnya persekutuan seluruh kaum Injili Indonesia yang tegak dalam kemurnian asas Injili untuk transformasi Injil dan peningkatan kualitas moral bangsa.”

Pdt. Tommy menyampaikan rasa syukur atas penyertaan Tuhan dalam pelaksanaan berbagai program pelayanan sepanjang tahun 2026. Menurutnya, berbagai kegiatan yang telah terlaksana merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur organisasi. Namun, ia juga mengakui bahwa masih terdapat sejumlah program yang belum berjalan secara optimal, baik pada tingkat komisi maupun dalam pelaksanaan tanggung jawab personal pengurus.

Oleh karena itu, setiap komisi diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai kegiatan, perkembangan program, serta hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pelaporan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program kerja dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih terukur.

Dalam aspek pengelolaan organisasi, Ketua Umum juga menyampaikan bahwa tim bendahara telah menjalankan tugas pengelolaan keuangan dengan mekanisme pengawasan. PGLII turut memperoleh pendampingan dari Indonesian Council for Christian Stewardship and Accountability (ICCSA) dalam upaya menyempurnakan sistem penganggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan.

Penguatan tata kelola tersebut diarahkan untuk membangun pengelolaan organisasi yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

Memperkuat Kemitraan Antarorganisasi Gerejawi

Selain pembenahan internal, PGLII terus mengembangkan hubungan kerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga gerejawi. Dalam laporannya, Ketua Umum menyampaikan bahwa PGLII telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah organisasi, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Gereja Advent, dan Gereja Ortodoks Indonesia.

PGLII juga mengambil bagian dalam Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI), sebagai wadah komunikasi dan kerja sama antarlembaga Kristen di Indonesia.

Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan Paskah Nasional 2026 yang berlangsung pada 24–26 April 2026 di Palu dan Sigi, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, PGLII berperan sebagai tuan rumah (host) dalam pelaksanaan Hari Doa Nasional pada 2–5 Juli 2026 di Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berbagai bentuk kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antarlembaga gerejawi dan membangun kontribusi bersama dalam kehidupan masyarakat.

 

Enam Wilayah Melaksanakan Musyawarah Wilayah

Dalam bidang konsolidasi organisasi, sepanjang tahun 2026 PGLII mencatat pelaksanaan enam Musyawarah Wilayah (Muswil), yaitu:

1.         PGLII Kalimantan Timur, 24 Februari 2026.

2.         PGLII Kalimantan Barat, 11 Maret 2026.

3.         PGLII Sumatera Barat, 16 Juni 2026.

4.         PGLII Sumatera Selatan, 31 Juli 2026.

5.         PGLII Maluku, 14 Agustus 2026.

6.         PGLII Bangka Belitung, 6 November 2026.

Pelaksanaan Muswil tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat konsolidasi, kepemimpinan, dan keberlangsungan pelayanan PGLII di daerah. Khusus di Bangka Belitung, Muswil menghasilkan kepengurusan wilayah yang baru.

 

Konferensi Penginjil Nasional dan Partisipasi dalam Forum Internasional

Dalam bidang pelayanan penginjilan, PGLII menyelenggarakan Konferensi Penginjil Nasional pada 11–15 Februari 2026 di Bandung.

Selain itu, Ketua Umum dan Sekretaris Umum PGLII menghadiri AEA – Conference on Church and Mission 2026 yang berlangsung pada 9–12 Juni 2026 di Manila, Filipina. Keikutsertaan tersebut merupakan bagian dari keterlibatan PGLII dalam jejaring pelayanan gereja dan misi pada tingkat internasional.

PGLII juga memperingati hari ulang tahun organisasi pada 17 Juli 2026 di Tangerang Selatan dan 24 Juli 2026 di Surabaya.

 

Mengupayakan Kepastian Hukum bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan

Persoalan hukum dan perlindungan kelembagaan gereja juga menjadi perhatian PGLII sepanjang tahun 2026.

Pada 8 September 2026, PGLII mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertemuan yang diinisiasi Komisi Hukum, HAM, dan Advokasi tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, antara lain pembaruan surat keputusan (SK) terdaftar PGLII, persoalan sertifikasi tanah gereja terkait regulasi Kementerian ATR/BPN, serta kebutuhan pengaturan mengenai badan hukum gereja.

Pertemuan tersebut juga membahas rekomendasi Yayasan Swadana Limpah Sejahtera Indonesia dan dukungan bagi PGLII.

Sebagai tindak lanjut, khususnya terkait usulan PGLII mengenai Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Sistem Badan Hukum Gereja, pembahasan dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada 29 September dan 6 Oktober 2026.

Upaya tersebut merupakan bagian dari perhatian PGLII terhadap kebutuhan kepastian hukum dan perlindungan kelembagaan gereja di Indonesia, terutama dalam menghadapi persoalan administratif dan regulasi yang berkaitan dengan keberadaan serta pelayanan gereja.

 

Menghadirkan MV Doulos Hope untuk Mendukung Pelayanan dan Pengembangan Kepemimpinan Kristen

Dalam bidang kemitraan pelayanan, PGLII turut mengambil tanggung jawab dalam menghadirkan kapal pelayanan literatur MV Doulos Hope ke Indonesia.

Pada 16 September 2026, Ketua Umum PGLII menghadiri Official Opening Ceremony of MV Doulos Hope. Dalam kegiatan tersebut, PP PGLII bertindak sebagai pengundang sekaligus penanggung jawab kedatangan kapal tersebut.

Selanjutnya, pada 1 Oktober 2026, Pdt. Tommy O. Lengkong menjadi narasumber dalam kegiatan Christian Leaders Conference yang diselenggarakan di atas kapal MV Doulos Hope.

Kapal tersebut berada di Dermaga Tanjung Priok hingga 12 Oktober 2026 sebelum melanjutkan perjalanan menuju Batam.

Keterlibatan PGLII dalam kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kemitraan pelayanan yang membuka kesempatan bagi pengembangan wawasan, literasi, dan kepemimpinan Kristen.

 

Menyuarakan Keprihatinan atas Konflik dan Kekerasan di Papua

Salah satu agenda yang berkaitan dengan persoalan kebangsaan adalah perhatian PGLII terhadap situasi konflik berkepanjangan di Papua.

Pada 13 Oktober 2026, PGLII mengadakan pertemuan dengan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Irjen Pol. Desman S. Tarigan, S.H., M.H.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut surat Pengurus Pusat PGLII yang sebelumnya ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut diinisiasi Komisi Hukum, HAM, dan Advokasi sebagai bentuk keprihatinan organisasi terhadap konflik yang telah berlangsung lama di Papua.

Dalam surat tersebut, PGLII menyampaikan beberapa pokok perhatian dan usulan kepada pemerintah.

Pertama, PGLII menyampaikan keprihatinan atas konflik berkepanjangan di Papua dan meminta pemerintah melakukan upaya serius untuk menekan angka kekerasan bersenjata.

Kedua, PGLII mendorong pemutusan rantai pasok senjata dan amunisi serta meminta agar pengawasan dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.

Ketiga, PGLII mengusulkan penerbitan regulasi yang mengikat untuk mengatur sistem perlindungan masyarakat sipil di daerah konflik.

Keempat, PGLII meminta penguatan fungsi diplomasi politik luar negeri dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan konflik dan kedaulatan negara.

Melalui langkah tersebut, PGLII menunjukkan perhatian terhadap persoalan kemanusiaan, perlindungan masyarakat sipil, dan keutuhan bangsa. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa perhatian organisasi tidak terbatas pada pelayanan internal gerejawi, tetapi juga mencakup persoalan sosial dan kebangsaan.

 

Kerja Sama dengan STT Moriah

Dalam bidang pendidikan teologi, PGLII juga membangun kerja sama kelembagaan dengan Sekolah Tinggi Teologi (STT) Moriah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara STT Moriah dan PGLII pada 14 Oktober 2026 di Universitas Matana, Gading Serpong, Tangerang Selatan.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah untuk membangun sinergi antara organisasi gerejawi dan institusi pendidikan teologi dalam mendukung pengembangan pelayanan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Kristen.

 

Evaluasi dan Tantangan Pelayanan

Setelah memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, Ketua Umum kembali menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas kerja seluruh komisi dan personel Pengurus Pusat.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, setiap komisi diharapkan meningkatkan koordinasi, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala.

Dalam sesi pembahasan, Pdt. Jacob Octavianus, M.Div., selaku anggota Majelis Pertimbangan, turut memberikan dorongan agar PGLII terus menghidupi panggilan utamanya dalam pemberitaan Injil. Ia mengingatkan bahwa pemberitaan kabar baik harus tetap menjadi perhatian dan semangat bersama dalam setiap bentuk pelayanan organisasi.

 

Revitalisasi Komisi dan Penguatan Organisasi Menuju 2027

Selain mengevaluasi capaian program kerja tahun 2026, rapat juga membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan revitalisasi komisi, penyelesaian dinamika organisasi daerah, serta persiapan program pelayanan tahun 2027.

Salah satu perhatian utama adalah revitalisasi komisi-komisi PP PGLII. Dalam pemaparan materi rapat, disampaikan bahwa kepengurusan periode 2025–2029 telah berjalan sekitar 20 bulan atau 41,6 persen dari keseluruhan masa tugas. Kondisi tersebut menjadi alasan perlunya evaluasi, koreksi, dan penyesuaian terhadap berbagai kendala yang menghambat pencapaian visi organisasi.

Rapat menyoroti pentingnya peran ketua komisi dalam menggerakkan dan memastikan pelaksanaan program kerja. Apabila seorang ketua komisi menghadapi kendala waktu karena merangkap tugas atau memiliki keterbatasan dalam menjalankan tanggung jawabnya, rotasi kepemimpinan komisi dapat dipertimbangkan.

Evaluasi juga menemukan adanya anggota komisi yang belum aktif sejak diangkat menjadi bagian dari Pengurus Pusat. Di sisi lain, terdapat komisi yang masih membutuhkan penambahan personel agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan penggantian maupun penambahan anggota komisi. Berdasarkan ART PGLII Pasal 10 ayat (3), penambahan atau pemberhentian anggota komisi diusulkan oleh ketua komisi dan ditetapkan melalui Rapat Pengurus Pusat. Dalam pembahasan ini, Komisi Pelayanan Masyarakat, Tanggap Bencana, dan Lingkungan Hidup juga menjadi salah satu komisi yang mendapat penambahan anggota baru dari STT Moriah.

Rapat selanjutnya membahas persoalan organisasi antara PGLII Daerah Surabaya dan PGLII Wilayah Jawa Timur. Persoalan tersebut bermula dari surat keputusan yang diterbitkan PW PGLII Jawa Timur mengenai perubahan posisi Pdt. Ong Yenny Novita (Pdt. Yenny) dari Wakil Sekretaris PD menjadi Wakil Ketua PD. Perubahan tersebut menimbulkan keberatan dari Ketua dan Sekretaris PD Surabaya serta dinamika di antara anggota PD.

Atas permintaan PW Jawa Timur, Ketua Umum PP PGLII kemudian terlibat dalam upaya penyelesaian perselisihan tersebut. Dalam pertemuan penyelesaian, Ketua dan Sekretaris PD Surabaya menyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya, dilaksanakan Musyawarah Daerah Istimewa yang telah memilih ketua baru. Persoalan ini menjadi perhatian organisasi agar penyelesaian dinamika kepengurusan di daerah tetap memperhatikan mekanisme organisasi dan ketentuan yang berlaku.

Dalam agenda pelayanan, rapat juga membahas rencana pelaksanaan program Bimbingan Keluarga Kristiani pada 21 November 2026. Program ini merupakan bagian dari perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama dan PGLII berkaitan dengan Bantuan Operasional bagi Lembaga Keagamaan Kristen. Pelaksanaannya direncanakan dalam bentuk Seminar Keluarga Kristen yang akan diselenggarakan oleh PW PGLII Jawa Timur.

Selain itu, rapat membahas persiapan Ibadah dan Perayaan Natal Nasional PGLII Tahun 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada minggu kedua Januari 2027 dengan PD PGLII Bekasi sebagai pelaksana.

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan tugas organisasi, rapat juga membahas penjadwalan rapat PP PGLII sepanjang tahun 2027. Berdasarkan materi yang dipaparkan, terdapat empat agenda rapat yang direncanakan, yaitu Rapat Lengkap PP PGLII pada Januari 2027, Rapat KSB PP PGLII bersama Maper PGLII pada Mei 2027, Rapat PP PGLII pada Juli 2027, serta Rapat Lengkap PP PGLII bersama Maper PGLII pada November 2027.

Penjadwalan tersebut mengacu pada ART PGLII Pasal 26 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa Rapat Pengurus Pusat dihadiri seluruh anggota PP dan dapat pula dihadiri Majelis Pertimbangan, serta diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun.

Berbagai agenda yang dibahas dalam rapat tersebut memperlihatkan bahwa penguatan PGLII ke depan tidak hanya membutuhkan program pelayanan yang terencana, tetapi juga kepemimpinan yang aktif, keanggotaan komisi yang berfungsi, koordinasi yang baik, serta tata kelola organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menutup rangkaian pembahasan, rapat menjadi momentum bagi seluruh unsur Pengurus Pusat dan Majelis Pertimbangan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan. Evaluasi terhadap program yang telah berjalan diharapkan menjadi dasar perbaikan, sehingga setiap komisi dan personel dapat bekerja lebih terarah, efektif, dan konsisten dalam mewujudkan visi PGLII periode 2025–2029, yakni membangun persekutuan kaum Injili Indonesia yang teguh dalam kemurnian asas Injili, menghadirkan transformasi melalui pemberitaan Injil, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas moral bangsa.

 

Komisi Infokom @ 2026

 

 


ID EN